Seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024
Seleksi CPNS Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2024
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kementerian Luar Negeri melalui Seleksi Pengadaan CPNS yang dilaksanakan berdasarkan:
1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
4.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024; dan
7.Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13
Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.
Jabatan, Kualifikasi Pendidikan Dan Jumlah Alokasi Kebutuhan
|
No. |
Nama Jabatan |
Jenis Kebutuhan |
Unit Penempatan |
||||
|
Kode Jabatan |
Kualifikasi Pendidikan |
Umum |
Putra/ Putri Papua |
Disabilitas |
Putra/ Putri Kalimantan |
Jumlah |
|
|
1. |
Diplomat Ahli Pertama |
||||||
|
(1.1) |
S-1 Hubungan Internasional |
18 |
1 |
0 |
1 |
20 |
1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 7. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 8. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri |
|
(1.2) |
S-1 Hukum/ S-1 Hukum Bisnis |
18 |
1 |
0 |
1 |
20 |
1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 5. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 6. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler |
|
(1.3) |
S-1 Ekonomi / S-1 Ekonomi Pembangunan |
16 |
0 |
0 |
1 |
17 |
1. Sekretariat Jenderal 2. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 3. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 4. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 5. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral 6. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 7. Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri |
